BPMPD LOBAR GELAR SEMILOKA SKPD

Narmada KM, Bertempat di Lesehan Dini Gerimax Indah Kecamatan Narmada, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat menggelar seminar dan lolakarya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Seminar yang digelar pada hari Selasa, 27 Nopember 2012 itu dihadiri Oleh perwakilan SKPD Se Kabupaten Lombok Barat, Camat Se kabupaten Lombok Barat, Kasi PMD se kabupaten Lombok Barat dan pelaku-pelaku program pemberdayaan masyarakat lainya.

Semiloka yang di gelar selama 1 hari tersebut rencananya akan dibuka oleh Bapak Bupati Lombok Barat, Namun karena Bupati tidak hadir maka kegkiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPMPD Lombok Barat Drs.H.Aachmad Zaini,MM. Yang mana dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang baik maka harus dimulai dengan perencanaan yang baik, dengan melibatkan semua unsur seperti Pemerintah, politisi, LSM, dan wakil-wakil masyarakat yang bisa merefresentasikan suara masyarakat kecil, disamping itu beliau juga berharap kepada peserta yang hadir agar memberikan masukan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan manfaatan yang lebih besar, untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat di kabupaten Lombok Barat. 

Bertindak sebagai Narasumber dalam seminar tersebut adalah Bq. Nurhayati fasilitator kabupaten program PNPM, Kepala BPMPD Lombok Barat Drs.H.Achmad Zaini, dan BAPEDDA Provinsi NTB. Adapun permasalahan yang di bahas dalam seminar tersebut adalah masih terdapatnya kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih antara SKPD Lombok Barat dengan pelaku pemberdayaan lainnya PNPM, disamping itu permasalahan yang berkembang adalah perencanaan yang dibuat oleh PNPM dengan yang dibuat oleh SKPD seringkali tidak singkron, sehingga dibeberapa tempat terjadi doubel pendanaan. 

Adapun Output atau hasil dari seminar ini diharapkan akan dapat Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa di kabupaten Lombok Barat, Selarasnya perencanaan teknokratis, perencanaan politis dan perencanaan partisipatif, dan Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dengan tercapainya tujuan tersebut diaharapkan akan dapat meningkatkan kwalitas kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya masyarakat miskin di kabupaten Lombok Barat.

Baca Selengkapnya......

98 KEOMPOK SPP DAPAT BANTUAN DANA BERGULIR

Pencairan SPP di Desa Sedau

Narmada KM, Sebanyak 98 Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di kecamatan Narmada mendapatkan bantuan dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk penambahan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha skala kecil. Besarnya bantuan yang akan didapatkan oleh masing-masing kelompok mulai dari 10 juta sampai dengan 50 juta, tergantung besar kecil usahanya dan besar kecilnya anggota kelompok. Adapun total dana yang akan digulirkan oleh UPK Kecamatan Narmada untuk kelompok-kelompok tersebut sebesar 2,4 Milyar, dan akan mulai dicaikan pada akhir Nopember sampai dengan bulan Desember mendatang.
Menurut pengurus UPK Kecamatan Narmada Yuliarni, SE, mengatakan kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan adalah kelompok-kelompok lama yang sebelumnya sudah mendapatkan pinjaman dan angsurannya sudah lunas di UPK. Kelompok-kelompok tersebut sudah mengajukan proposal ke UPK sejak tiga bulan lalu, dan telah di verfikasi oleh tim dan telah dinyatakan layak untuk mendapatkan pinjaman dari UPK.
Dana SPP adalah dana bantuan dalam bentuk modal usaha yang diberikan bagi masyarakat di kecamatan Narmada untuk pengembangan usaha maupun modal usaha bagi masyarakat yang ingin berusaha. Syarat untuk dapat mengakses dana SPP tersebut adalah dengan cara membentuk kelompok khusus perempuan, dengan kriteria RTM (Rumah Tangga Miskin), memilki usaha dan berdomisili di Kecamatan Narmada.
Adapun tujuan digulirkannya dana bantuan tersebut adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka kemisikinan dan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan agar menjadi masyarakat yang produktif, progresif, memiliki cita-cita untuk maju, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. 
Untuk menjamin dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan keinginan program, UPK Kecamatan Narmada sudah mengangkat pendamping kelompok dimasing-masing desa, yang bertugas untuk membina kelompok-kelompok SPP tersebut. Baik administrasi kelompok, pengembangan usaha, serta membina kelompok agar memiliki kepungurusan yang sehat. Dengan demikian masyarakat akan tetap dapat memanfaatkan dana tersebut secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Baca Selengkapnya......

KPU LOMBOK BARAT LANTIK ANGGOTA PPK DAN PPS

Narmada KM, Rabu tanggal 21 Nopember 2012 KPU Lombok Barat melantik anggota PPK dan PPS yang telah dinyatakan lulus administrasi dan tes wawancara yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2012 minggu lalu. Pelantikan tersebut dilangsungkan di aula kantor bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung. Turut hadir dalam acara pelatikan tersebut Bupati Lombok Barat Dr.H.Zaini Arony, Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid, M.Si, Asisten I Bupati Lombok Barat Drs.H.MS.Udin dan kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Kabupaten Lombok Barat.
Pada kesempatan ini, sebanyak 50 orang anggota PPK dan 366 orang PPS dilantik langsung oleh ketua KPU Lombok Barat Suhaimi Syamsuri. Dalam sambutannnya, ketua KPU berharap agar anggota PPK dan PPS yang baru dilantik menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh ajakan tim sukses atau calon untuk ikut terlibat dalam pemenangan calon tertentu, Lebih jauh ketua KPU Menjelaskan hal yang paling krusial yang harus diperhatikan dalam tahapan Pemilu adalah dalam waktu dekat akan dilakukan pemutaakhiran data pemilih, untuk itu PPK dan PPS diharapkan agar merekrut orang yang tepat sebagai petugas pemutakhir data pemilih supaya tidak terjadi kesalahan data.

Suasana Menjelang Pelatikan PPK & PPS

Sedangkan ketua KPU Provinsi Fauzan Halid dalam sambutannya mengatakan agar PPK dan PPS yang sudah dilantik supaya menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena kesuksesan pelaksanaan pemilu 75 % terletak pada penyelenggaranya dan sisanya 25 % terletak pada partisipasi partai politik, calon dan pemilih. Disamping itu ketua KPU NTB juga bertekad untuk menjadikan pemilu di NTB sebagai yang terbaik dan sebagai barometer di Indonesia, hal tersebut diindikasikan dengan partisipasi pemilih yang mencapai 81 % atau 10 % diatas rata-rata partisipasi pemilih di tingkat pusat. 
Adapun Bupati Lombok Barat mengawali sambutannya memberikan ucapan selamat kepada PPK dan PPS yang baru dilantik, menurut bupati sumpah yang telah diucapkan oleh anggota PPK dan PPS adalah sebagai bentuk komitmen moral untuk menyelenggarakan serta melaksanakan pemilu secara baik dan jujur sesuai dengan aturan undang-undang. Pemilu juga merupakan hajatan atau pesta demokrasi yang di gelar oleh negara demokrasi sebagai legitimasi bagi calon gubernur terpilih. Disamping itu hasil pemilu juga dikatakan Bupati Lobar sebagai refresentasi dari suara masyarakat, artinya kemenangan seorang calon merupakan cerminan dari suara pemilih atau masyarakat.

Baca Selengkapnya......

KECAMATAN NARMADA TERANCAM TIDAK TERDANAI PNPM TAHUN 2013

Narmada KM, Menyusul keluarnya surat edaran Dirjen PMD tentang penetapan lokasi potensi bermasalah untuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan pada awal Nopember lalu, Kecamatan Narmada terancam tidak bisa terdanai dari Program PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2013 mendatang. Hal ini disebabkan karena adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum mantan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada tahun 2008. Dalam surat edaran Dirjen PMD tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan lokasi PNPM yang ditemukan terdapat penyalahgunaan dana di atas 40 juta, maka kecamatan tersebut ditetapkan sebagai lokasi dengan potensi masalah. Lebih jauh dijelaskan dalam surat tersebut jika sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka kecamatan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencairkan dana dari KPPN dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, baik dana kegiatan (BLM) maupun dana SPP Perguliran.

Kondisi yang sekarang terjadi di Kecamatan Narmada adalah adanya penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh mantan pengurus UPK pada tahun 2008 atas nama Dedy Rusnawan (ketua), Bq Purniwati (Sekretaris) dan Sumaini (Bendahara). Adapun dana yang diasalahgunakan oleh ketiga pelaku adalah dana SPP Perguliran sebesar hampir 400 juta dan sampai dengan saat ini belum bisa dikembalikan berdasarkan surat edaran dirjen PMD tersebut sebesar 233, setelah adanya pengembalian dari mantan ketua UPK sebesar 129 juta. Kendati masalah tersebut sudah diupayakan penanganannya sejak tahun 2009 lalu, dan sempat ditangani oleh pihak berwajib (Polres Lombok Barat) sampai dengan keluarnya DPO salah seorang pelaku atas nama Sumaini, namun program menghendaki kasus ini harus segera di tuntaskan sampai dengan adanya keputusan tetap dari pengadilan. Atau pilihannya adalah dana yang disalahgunakan oleh mantan pengurus UPK tersebut dapat dikembalikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012. Permasalah serupa juga terjadi kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lembar, yang dilakukan oleh pengurus kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) namun nilainya tidak lebih dari 50 Juta, dan sampai dengan berita ini turunkan kabarnya pengurus kelompok yang menyalahgunakan dana tersebut sudah mengembalikan dana yang diselewengkan.

Baca Selengkapnya......